Tepat pada 18 September 2020 lalu, terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Layaknya omnibus law cipta kerja yang sedang ramai dibicarakan, PMK 129/2020 ini juga merupakan paket omnibus law versi PMK yang mencoba mengatur secara simpel dan komprehensif pengelolaan BLU dalam satu buah PMK.
Sebelum terbitnya PMK 129/2020 terdapat lebih dari 15 PMK yang mengatur tentang tata kelola BLU sebagai turunan dari PP 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan terbitnya PMK 129 ini, 15 PMK yang terbit sebelumnya yang mengatur BLU dicabut. Komprehensif, sistematis, terstruktur, aktual, dan simpel. Itulah kesan yang diharapkan dari terbitnya PMK 129 ini, nyatanya iya, kini pengelola BLU hanya cukup berpedoman pada satu PMK saja, yakni PMK 129/2020.
Struktur PMK 129/2020 lebih simpel, dimulai dari Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Tujuan dan Asas, Bab 3 Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan, Bab 4 Standar dan Tarif Layanan, Bab 5 Pengelolaan Keuangan BLU (aset, utang piutang dan investasi), Bab 6 Tata Kelola (Pengelola, SPI, dan Pengawas), Bab 7 Ketentuan Penutup, dengan total 319 pasal yang mengatur secara detail pengelolaan BLU.
So, selamat membaca PMK yang menarik ini. BLU Tumbuh dan Menumbuhkan.
Link download PMK 129/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum:
https://www.dropbox.com/s/x11e0zqd39m52cf/PMK%20No.%20129%20Th%202020.pdf?dl=0
